dekrit.id – SIMALUNGUN, Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi masyarakat Sipolha-Sihaporas melakukan aksi damai dengan mendatangi kantor PT Toba Pulp Lestari (TPL) Sektor Aek Nauli, Simalungun, Kamis (19/1/2023).
Masyarakat itu merasa kecewa dengan sikap PT TPL Sektor Aek Nauli yang dinilai tak kujung dapat menyelesaikan konflik pengklaiman kepemilikan lahan dengan dalih tanah adat, Aliansi Masyarakat Sipolha-Sihaporas yang diketuai Ringkot Damanik, menggelar aksi damai ke Kantor PT TPL Sektor Aek Nauli.
Kehadiran Aliansi Masyarakat Sipolha-Sihaporas itu dikoordinir oleh Rikkot Damanik. Mereka menyampaikan aspirasi dan kekecewaan terhadap PT TPL.
Dalam orasinya, Ringkot Damanik mengungkapkan kekecewaannya karena sekelompok orang yang menyatakan diri sebagai Lembaga Adat Sihaporas (Lamtoras) seenaknya menyatakan pemilik lahan di areal konsesi HTI yang dikelola PT TPL dengan dalih tanah adat Sihaporas.
Ringkot juga menegaskan bahwa di tanah Habonaron do Bona Simalungun, tidak ada dikenal tanah adat. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan lembaga-lembaga pemangku adat di Simalungun.
Keberadaan lahan yang diklaim Lamtoras, kata Ringkot, adalah merupakan tanah nenek moyang mereka, Marga Damanik.
Aksi damai ini diterima oleh Humas PT TPL Sektor Aek Nauli, Bitmen Ritonga, yang langsung membantah tudingan tidak ada upaya menyelesaikan konflik dimaksud. Dijelaskan Bitmen, pihaknya sudah beberapa kali melakukan upaya persuasif dengan kelompok Lamtoras, namun tidak berhasil.
Ditambahkan Bitmen, sebenarnya Lamtoras tidak hanya mengklaim lahan, namun akhir-akhir ini sudah melakukan tindakan-tindakan melawan hukum karena secara anarkis melakukan pengrusakan terhadap tanaman industri milik perusahaan, melakukan penganiayaan bahkan melarang aktifitas karyawan di lokasi pembibitan milik perusahaan.
“Semua itu sudah kita laporkan ke Aparat Penegak Hukum (Polres Simalungun), bahkan ke Kementerian Kehutanan selaku pemberi ijin ke perusahaan,” ujar Bitmen, seraya mengatakan hingga kini Lamtoras masih menguasai lahan dimaksud.
Bitmen Ritonga mewakili PT TPL mengharap APH untuk bertindak tegas, agar konflik horizontal antara Aliansi Masyarakat Sipolha-Sihaporas dengan Kelompok Lamtoras dapat dihindarkan.
Begitu juga kepada pemerintah selaku pemberi ijin, agar bersikap tegas. Jika memang lahan tersebut milik masyarakat, ya berikan saja kepada masyarakat. Tentunya dengan dasar-dasar yang tepat, pinta Bitmen.
Usai berorasi, Ringkot Manik bersama ratusan masyarakat Sipolha dan Sihaporas sepakat untuk menduduki lahan yang diklaim dan dikuasai kelompok Lamtoras dengan memasang berbagai spanduk yang isinya meminta PT TPL dan Lamtoras segera keluar dari wilayah Sipolha-Sihaporas.
Pemasangan berbagai spanduk itu di Simpang Poklek yang menurut TPL masih merupakan wilayah HTI mereka namun diklaim dan sudah dikelola oleh masyarakat Lamtoras.
Saling klaim tanah itu sangat berpotensi menjadi konflik horizontal antara Aliansi Masyarakat Sipolha-Sihaporas dengan Kelompok Lamtoras. (Dkt|Has)
Discussion about this post