Dekrit.com | Siantar – Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Pematangsiantar, Frans Herbert Siahaan mendorong Wali Kota Pematangsiantar, Hefriansyah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang meringankan beban hidup masyarakat ditengah persoalan nasional saat ini. Virus corona atau Covid-19 jelas melemahkan perekenomian masyarakat.
Melihat kondisi itu, Frans Herbert Siahaan yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Nasdem Pematangsiantar mengharapkan, Wali Kota menggratiskan biaya pembayaran air dari PDAM Tirtauli. Teknisnya, kata Frans Herbert Siahaan, Wali Kota sebagai pemilik tentu lebih tahu bagaimana mekanismenya. Selain menggratiskan biaya air, Pemko Pematangsiantar juga disarankan membuat program lain membantu warga.
“Intinya, Partai Nasdem mendorong Wali Kota berperan aktif memperhatikan nasib warga, paling tidak mengurangi beban hidup warganya dengan cara menggratiskan rekening air atau menyiapkan pasar murah dan mungkin ada kebijakan lain yang mampu meringankan beban ekonomi masyarakat” jelasnya, Rabu 1 April 2020.
Pada kesempatan ini, Fran Herbert Siahaan berpesan agar Pemko menggunakan anggaran dengan bijaksana, tepat sasaran sehingga percepatam penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara maksimal dan tuntas. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Pemko harus segera mungkin menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tim medis selaku garda utama menyelamatkan nyawa pasien.
“Pergunakanlah anggaran untuk menyelamatkan negara khususnya Kota Pematangsiantar. Kita berharap ke Pemko agar ADP dipersiapkan, jangan sampai para medis takut menangani pasien. Rasa takut itu jelas manusiawi karena mereka juga memikirkan keselamatannya” jelasnya sembari berharap agar pasien yang sudah positif terinfeksi Covid-19, bisa segera sembuh.
Selain mendorong Pemko, Frans Herbert Siahaan juga mengharapkan peran serta lembaga DPRD membantu warga. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengalihkan alokasi anggaran perjalanan dinas dewan. Ia mengaku langkah ini akan menjadi salah satu usul dari fraksinya kepada seluruh DPRD dengan mengedepankan rasionalisasi yang mengedepankan rasa keadilan.
“Ketika dana perjalanan dinas dialihkan untuk penanganan virus corona, dengan senang hati kita dukung penuh. Malah kita salah satu fraksi yang akan mengusulkan ke lembaga dewan. Soal penggunanya bagaimana, kita serahkan sepenuhnya kepada kebijakan Pemko. Harapan kita bisa diterima semua anggota dewan. Kalau dana lain bisa untuk dipakai penanganan Covid-19, contohnya ADD, dana jasa dan barang, kenapa dengan dana perjalanan dinas tidak bisa?” jelasnya.(dkt|PM)
Discussion about this post