Dekrit.id||Simalungun – Pihak Manajemen Kebun Laŕas PTPN4 dalam hal ini Julfikar Damanik selaku Manajer, Suria Tarigan Asisten Afdeling 3 dan Tugiman sebagai Ketua Serikat Pekerja Kebun dinilai telah melakukan pembohongan publik secara bersama sama, terkait adanya praktek yang diduga pungutan liar (Pungli) di wilayah Afdeling 3 Kebun Laras.
Dugaan pungli diketahui setelah adanya aksi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) setempat, nagori Karang Anyer, kecamatan Gunung Maligas kabupaten Simalungun.
Aksi tersebut menolak adanya retribusi masuk bagi para pengunjung yang hendak berrekreasi di lokasi sumber mata air, milik unit kebun Laras persisnya di wilayah Afdeling 3.
Bukan hanya bagi para pengunjung, para pedagang dan pemilik kios (lapak) di sekitar lokasi pun tidak luput dari pengutipan dengan jumlah yang bervariasi dari 10 ribu rupiah sampai 100 ribu rupiah per minggunya.
Setelah adanya aksi yang sempat menggemparkan wilayah kecamatan Gunung Maligas, bahkan puluhan personil Polres Simalungun dan Polsek Bangun turun ke lokasi guna antisipasi huru hara dan diliput oleh para wartawan, Manajer kebun Laras, Asisten afdeling 3 dan ketua SPBUN pun terkesan ‘buang badan’.
Julfikar Damanik, Manajer kebun Laras saat dikonfirmasi pertama kali belum lama ini, mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui pengelolaan sumber mata air tersebut.
“Pihak PTP tidak mengetahui itu dan di wilayah sumber mata air itu tidak boleh ada komersil,” tulis Julfikar menanggapi konfirmasi.
Konfirmasi tersebut pun berkelanjutan, dengan permohonan klarifikasi pemberitaan yang langsung dilakukan oleh Risky, SDM dan humas kebun Laras, Suria Tarigan Asisten afdeling 3, Tugiman ketua SPBUN dan beberapa staff kebun lainnya, dengan kru media ini di sebuah warung kopi di Pemarangsiantar.
“Kami tidak terlibat dan tidak mengetahui hal itu apalagi soal pengutipan itu, kan gak enak juga nanti Manajer dipanggil dan ditanyai padahal tidak tau apa apa,” ucap Risky saat itu yang diamini oleh asisten dan ketua SPBUN.
“Kalau ini jadi masalah, pihak kami akan mengembalikan lokasi itu ke fungsi semula dan akan kami tanami pepohonan, karena kami tidak terlibat dengan apa yang dilakukan pihak nagori itu, kami juga sudah panggil pihak nagori yang lakukan pengutipan itu,” imbuh Tugiman, ketua SPBUN mencoba meyakinkan.
Pernyataan mulai dari Manajer hingga ketua SPBUN kebun Laras sangat bertolal belakang dengan kenyataan yang terjadi, sehingga mereka diduga ‘setali tiga uang’ dan ingin menutup nutupi keterlibatannya.
Dari bukti foto yang ditemukan telah terjadi kesepakatan MOU yang ditandatangani pihak kebun dan Nagori Karang Anyer, Camat Gunung Maligas yang dihadiri pihak Polsek Bangun dan Koramil Bangun, pada September 2020 lalu.
Setelah adanya penanda tanganan kesepakatan tersebutlah, pihak Nagori yang dimotori oleh Bumnag melakukan pengutipan retribusi yang diduga dengan adanya sistem bagi hasil kepada kebun.
Julfikar yang kembali dikonfirmasi pada Minggu 23 Mei 2021 dengan mengirimkan foto bukti penanda tanganan tersebut, tidak mampu berbicara banyak.
” Ya pak, kesepakatan antara PTP dan Nagori hanya untuk merawat dan menjaga sumber mata air di lokasi, itu saja terimakasih,” tulis Julfikar melalui WA tanpa mengatakan apa tindakan yang akan diambil pihak Kebun.
Masyarakat dan pedagang setempat yang masih dikutip uang sangat berharap agar dugaan pungli tersebut diusut.
“Kita berharap pihak Kejaksaan agar mengusut ini, sudah hampir setahun kami dikutip, apa memang seperti ini prosedur kebun, mohonlah agar kejaksaan memeriksa Manajer,Asisten dan ketua SPBUN, karena mereka jugalah terjadi pengutipan ini,” beber WN salah seorang pedagang di sekitar sumber mata air.(Dkt|F1)
Discussion about this post