“Aparat perlu telusuri apa yg terjadi di lapangan masalah pupuk subsidi”
Dekrit.id||Simalungun – Kelangkaan dan mahalnya pupuk bersubsidi di kabupaten Simalungun yang mengakibatkan banyaknya para petani ‘menjerit’ karena tidak mampu membeli pupuk lagi yang berujung pada merosotnya perekonomian di bumi Habonaron do Bona tersebut, membuat Elkananda Shah ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasia (PP) kabuapten Simalungun angkat bicara.
Elkananda yang lebih akrab dipanggil Nanda tersebut menunjukkan ‘keprihatinannya’ terhadap dunia pertanian di Simalungun. Kelangkaan dan mahalnya harga pupuk bersubsidi menurutnya tidak mungkin terjadi bila tidak ada kesalahan dan monitoring yg benar oleh pemerintah.
“Kita prihatin dengan situasi pertanian di Simalungun saat ini terlebih dengan kehidupan para petani yang saat ini sering mengeluh karena sulitnya mendapat pupuk bersubsidi ini, kami menduga kekurangan pupuk subsidi di Simalungun karena kurang nya profesional dan kemampuan dari dinas Pertanian, bilang Nanda saat dikonfirmasi, Kamis (14/4).
“Situasi yang sulit ini tidak seharusnya terjadi karena pemerintah pusat setau kami tidak membatasi pupuk subsidi, karena permintaan pupuk subsidi melalui proses elektrinik rencana kebutuhan kelompok (eRDKK).
Bila tidak ada yg salah dalam proses tersebut saya rasa pemerintah pusat akan memenuhi pupuk subsidi yang ada diSimalungun, oleh sebab itu kami minta bapak Bupati untuk melihat kinerja dari Dinas Pertanian, kalau tidak mampu bagus mengundurkan diri atau di copot,” sambung Nanda.
Nanda mengatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di kabupaten Simalungun untuk ikut serta berperan aktif dalam melakukan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.
“Kader PP ada di seluruh kecamatan dan Nagori (Desa) se kabupaten Simalungun, untuk itu saya sudah instruksikan kepada seluruh jajaran di Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan Pimpinan Anak Ranting agar melakukan pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di daerahnya masing masing, dan laporkan ke MPC , biar melalui BPPH PP Simalungun membuat laporan ke penegak hukum” pungkasnya.
“Pupuk bersubsidi ini sekarang sangat rentan untuk diselewengkan sehingga sampai hari ini para petani masih mengeluh untuk bisa mendapatkannya, maka seluruh jajaran PP Simalungun di wilayahnya masing masing untuk mengawasi dan komunikasi kepada para distributor, PPL, kios kios pupuk serta petani,” tukasnya.
Pria ini menegaskan bahwa tugas kader mencari kebenaran atau informasi dari petani dan kios pupuk
“Kita instruksikan juga kepada jajaran untuk mencari tahu apakah kelompok tani yg sudah membuat RDKK yang mendapatkan pupuk tersebut sesuai dengan mekanisme yang ditentukan serta apakah benar petaninya ada lahan? dan apakah kelompok tani tersebut membeli pupuk subsidi sesuai dengan jadwal yg ada di RDKK nya? kemudian mengetahui apakah ada pupuk bersubsidi tersebut dijual dan beredar di kios kios pupuk diatas harga Het yang telah ditentukan?
Bisa jadi dari Distributor pupuk ke kios pupuk menjual pupuk subsidi dengan harga yang tinggi
Sehingga kios pupuk tersebut menjual diatas harga het ke kelompok tani. Ada dugaan titipan harga pupuk subsidi dari orang tertentu kepada distributor pupuk tersebut sehingga harga jadi tinggi… Ini yg harus di telusuri, benar apa tidak, dimana mafia pupuk nya… ditingkat mana dan modusnya apa, jika kejanggalan ditemukan segera kumpulkan bukti dan dilaporkan kepada MPC,” tegas Nanda.
Selain mengawasi kelompok tani dan penjualan pupuk diatas harga Het, Nanda juga menginstruksikan agar jajarannya mencari tahu apakah ada petani atau oknum tertentu yang mendapatkan pupuk subsidi tersebut dan digunakan ke tanaman yang lain. Ini bisa dilihat dari RDKK yang sudah di buat oleh penyuluh dan kelompok tani di daerah masing masing, maka
bila tidak sesuai RDKK maka hal tersebut bisa menjadi temuan.
“Dan juga agar dicek juga apakah ada kelompok tani atau oknum tertentu yang sengaja mendapatkan pupuk dan digunakan kepada tanaman yang bukan jenis pertanian, contoh Sawit dan lainnya, bisa juga pupuk subsidi dibeli oleh toke ( org kaya) yg menanam ubi dan jagung dengan cara membuat atau memakai kelompok tani bodong atau bermain dengan kios pupuk, jadi kita perlu tau mafia pupuk ini mainnya bagaimana,” paparnya.
Dirinya menegaskan jika semua bukti kejanggalan ditemukan agar segera dilaporkan ke MPC untuk segera diteruskan ke pihak berwajib dan diproses secara hukum dan perundangan yang berlaku.
“Mari kita buktikan rasa keprihatinan pada para petani di Simalungun dengan ikut mengawasi penyaluran pupuk subsidi ini, Apalagi Bupati Simalungun sudah memberikan signal untuk mengawasinya bersama sama, jika ada temuan kejanggalan dan disertai bukti akan kita serahkan ke pihak berwajib agar segera diproses secara hukum, sehingga perlahan kita berantas para mafia pupuk ini dan para petani kita dapat hidup sejahtera,” beber ketua MPC PP Simalungun ini mengakhiri. (Dkt|F1)
Discussion about this post