Dekrit.id|Jakarta– Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf melaporkan kinerjanya. Hari ini, Selasa 20 Oktober 2020, Jokowi-Ma’ruf satu tahun lalu dilantik.
Kantor Staf Kepresidenan merilis laporan satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin berjudul Bangkit untuk Indonesia Maju,.
Buku 73 halaman (49MB) itu berisi capaian dari lima strategi pemerintah, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.
“Presiden tidak pernah mengabaikan janjinya. Meski laju pertumbuhan ekonomi sempat tersendat, tapi Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis. Lima arahan pembangunan tetap menjadi pilar bagi visi Indonesia 2045 demi memastikan Indonesia menjadi negara maju,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam pengantar laporan tersebut.
Dalam laporan disebutkan pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi kunci Indonesia ke depan. Waktunya hanya satu generasi saja untuk mempersiapkan anak-anak Indonesia agar mampu menjawab pertarungan global.
Proses itu dilakukan sejak dari masa dalam kandungan hingga anak usia sekolah dengan menghindari stunting, kematian ibu dan anak, ekosistem pendidikan yang menyehatkan fisik dan mental, serta sekolah vokasi. Pemuda bertalenta difasilitasi, penciptaan ekosistem lapangan kerja mendorong daya saing, kreatif, inovatif, serta sehat dan bahagia.
Kualitas manusia Indonesia (Indeks Pembangunan Manusia) dari tahun ke tahun mencatatkan pertumbuhan yang kian membaik. Bayi yang lahir tahun 2019 memiliki harapan untuk hidup hingga 71,34 tahun, lebih lama 0,56 tahun dibanding mereka yang lahir empat tahun sebelumnya.
Pemerintah menyediakan bantuan bagi siswa tidak mampu dengan Kartu Indonesia Pintar. Siswa SD yang mendapat bea siswa sebanyak 10,3 juta orang masing-masing sebesar Rp450 ribu/tahun, bea siswa SMP sebanyak 4,6 juta pelajar (Rp750 ribu/tahun), siswa SMA/SMK sebanyak 3,2 juta orang (Rp1 juta/tahun) dan KIP Kuliah untuk 200 ribu mahasiswa.
Pemerintah juga berupaya merekatkan vokasi dengan dunia kerja dan menyiapkan Kartu Prakerja untuk mengatasi pengangguran agar mereka memiliki kompetensi tambahan sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Pendaftar Kartu Pra Kerja mencapai 34,1 juta orang dengan target penerima 5,6 juta orang dan anggaran terserap mencapai Rp19,8 triliun untuk 2.055 pelatihan.
Pembangunan infrastruktur
Pada 2015, nilai stok infrastruktur Indonesia angkanya 35 persen tapi dalam kurun waktu empat tahun naik 8 persen. Angka ini akan terus digenjot mengejar ketertinggalan standar global minimal sebesar 70 persen.
Pemerintah selanjutnya melakukan konektivitas untuk memangkas biaya logistik. Hal tersebut untuk menurunkan biaya logistik dan memberikan kemudahan bagi rakyat menuju fasilitas sosial dasar.
Biaya logistik Indonesia saat ini masih 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara.
Selanjutnya dilakukan pembukaan jembatan udara untuk masuk ke wilayah terisolir mengingat Indonesia memiliki 17.000 pulau untuk menurunkan jurang perbedaan atau disparitas harga barang daerah terluar, terisolir, dan tertinggal sehingga perekonomian berangsur tumbuh.
Pandemi Covid-19 memang memukul perekonomian dunia. Kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,3 persen. “Angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, bahkan di antara negara G-20. Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Cina dan Korea Selatan,” tulis laporan itu.
Korona menyebabkan 3,5 juta pekerja terkena PHK atau dirumahkan, pengangguran naik menjadi 10,4 juta orang, angka kemiskinan meningkat menjadi 26,42 juta orang, terutama di perkotaan.
“Dengan cadangan devisa 135,15 miliar dolar AS (September 2020), pemerintah masih mampu membiayai impor dan membayar utang luar negeri pemerintah selama 9,1 bulan. Rentang waktu tersebut lebih dari tiga kali lipat di atas standar internasional,” tulis buku itu.
Reformasi birokrasi dan regulasi
Dalam laporan itu disebutkan, reformasi birokrasi dilakukan seiring dengan reformasi regulasi. Penyederhanaan regulasi di antaranya melalui Undang-Undang Cipta Kerja.
“Pemerintah menerobos penghalang yang membuat dunia usaha sulit bertumbuh di Indonesia karena banyaknya aturan yang saling tumpang tindih dan memperpanjang birokrasi izin yang berpotensi korupsi,” tulis laporan itu.
“Omnibus law menjadi solusi mengurai keruwetan aturan. Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya, meringkas 79 UU dan menyatukan 11 klaster menjadi satu aturan. Metode omnibus law diharapkan jadi obat yang ‘cespleng’ menghasilkan produk hukum yang efisien dan aspiratif.”
Pemerintah juga memangkas lembaga non struktural yang fungsinya saling tumpang tindih agar efektif dan efisien. Eselon disederhanakan hanya dua level saja. Perannya digantikan jabatan fungsional yang menghargai kompetensi. Terjadi de-eselonisasi 28.801 jabatan struktural dengan pemangkasan 27 lembaga non-struktural.
Pemerintah mendaku daerah pinggiran menjadi prioritas dengan Papua, Papua Barat, dan kawasan timur Indonesia menjadi perhatian utama. Presiden Jokowi menunjuk Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.
“Pada 2015, ada 122 daerah tertinggal, kini tinggal 62 daerah. Sejumlah inovasi dilakukan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, salah satunya dengan mendekatkan produsen di daerah tertinggal dengan konsumen di seluruh Indonesia dengan transformasi digital,” tulis laporan itu.
“Saat ini, sudah ada 8.876 produk telah terjual lewat market place, dan telah dibangun 84 pusat layanan bisnis online.”
Pemerintah juga mengklaim lebih dari 3,47 juta hektar lahan gambut dipulihkan. Tutupan lahan di daerah tangkapan air sepanjang DAS Citarum meningkat menjadi 77,3 ribu hektar. Pada 2020, Indonesia mendapatkan komitmen dari dunia internasional sebesar 12,01 juta dolar AS dari Green Climate Fund dan 56 juta dolar AS dari pemerintah Norwegia. (dkt|lokadata)
Discussion about this post