Dekrit.id|Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas surat (dokumen) yang diajukan kubu Moeldoko dan kawan-kawan setelah melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Hasilnya, permohonan tersebut ditolak. Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” ujar Menkumham Yasonna Laoly
Yasonna menjelaskan, pihak Moeldoko dan Jhoni Allen mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang. Mereka juga mengajukan perubahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB.
Kemenkumham kemudian melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas surat yang disampaikan kubu Moeldoko. Namun, Kemenkumham kemudian meminta pihak Moeldoko untuk melengkapi kekurangan dokumen sebagai persyaratan. “Terkait surat ini pihak KLB Deli Serdang untuk menyampaikan beberapa tambahan dokumen,” kata Yasonna.
Setelah memeriksa pemeriksaan dokumen yang dilengkapi oleh kubu KLB, Kemenkumham masih menemukan sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi. “Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan DPD, DPC tidak disertai mandat ketua DPD dan DPC,” ujar Yasonna.
Sebelumnya, beberapa politikus partai berlambang bintang mercy tersebut menggalang KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada awal Maret 2021. Hasil kongres memutuskan Moeldoko sebagai ketua umum.
AHY Sampaikan Terimakasih
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah menolak hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM.
AHY berujar Jokowi telah menunaikan janji bahwa pemerintah akan menegakkan hukum secara adil, terkait kekisruhan di tubuh partai Demokrat menyangkut KLB.
“Atas nama segenap pimpinan pengurus kader dan simpatisan partai Demokrat di seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo, yang telah menunaikan janji pemerintah untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dalam kasus KLB ilegal dan institusional ini,” kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu 31 Maret 2021.
Sebelumnya, AHY mengatakan keputusan pemerintah menolak hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, bukan hanya kabar baik bagi partai yang kini ia pimpin. Melainkan kabar baik bagi demokrasi di Indonesia.
Sebab, menurut AHY dengan menolak Partai Demokrat hasil KLB menandakan bahwa pemerintah telah menegakkan hukum secara adil.”Alhamdulillah dalam kasus ini hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya,” ujar AHY.
AHY sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan, usai pemerintah memutuskan menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demorkat, tidak lama setelah pengumuman pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly.
“Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat,” tuturnya.
AHY sekaligus menegaskan bahwa dirinya merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah berdasarkan AD/ART tahun 2020. “Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono,” kata AHY. (dkt|int)
Discussion about this post