Dekrit.com|Samosir– Pemkab Samosir pada Kamis 27 Februari nanti genap berusia 16 tahun. Seiring berjalannya waktu, bulan dan tahun, permasalahan datang silih berganti. Walau pemerintah daerah telah berbuat, persoalan petani dan infrastruktur mendesak ditangani secara serius.
Edward Sinurat, warga Desa Aek Nauli Kecamatan Panguruan mengatakan kondisi jalan di kampungnya tidak seindah tagline samosir “Negeri Indah Kepingan Surga” yang dikumandangkan oleh bupati Samosir Rapidin Simbolon.
Sarana prasarana infrastruktur jalan desa yang tampak kupak-kapik dapat dilihat pada128 desa, di antaranya Desa Aek Nauli, Desa Salaon Tongah tongah, Desa Salaon Dolok. Edward bilang, kondisi jalan di desanya pernah memakan korban walau tak dijelaskan kapan terjadi.
Jika perbaikan jalan dilakukan, akan dapat menghubungkan 4 desa seperti desa Parsaoran, Sinabulan dan Aek Nauli.
Kondisi jalan utama desa yang rusak parah telah disampaikan ke pemerintah daerah, namun pemkab Samosir yang saat ini dipimpin Rapidin Simbolon sambung Edward, menganggapnya angin lalu. “Kami, warga desa Aek Nauli menyesalkan pemerintah daerah yang tak merespon keluh kesah masyarakat yang tinggal di sini,” kata dia, Rabu,19 Februari 2020.
Sebagian besar masyarakat desa di wilayah Samosir menggantungkan nasibnya di bidang pertanian. Salah satu masalah yang dihadapi petani, kelangkaan pupuk bersubsidi. Meski berat hati, petani terpaksa membeli pupuk bersubsidi di luar harga yang ditentukan.
Masalah tak berhenti di situ, hasil panen yang mereka jual ke toke pun tak cukup membiayai kehidupan sehari-hari. “Kami petani tak sanggup beli pupuk bersubsidi dengan harga yang tinggi. Bagi petani yang mampu, hasil panen akan membanggakan. Nah, bagi kami yang tak sanggup, kami selalu telat memupuk tanaman, harus menunggu ada uang pinjaman, hasil panen pun jadi tak maksimal,” ujar Edward.
DPRD Samosir pada Senin lalu melaksanakan reses. Dalam pertemuan tatap muka itu, masyarakat yang mewakili kecamatan Panguruan dan Simanindo menyampaikan permasalahan infrastruktur fasilitas publik, pertanian, pariwisata, pendidikan dan pelayanan publik untuk segera ditangani.
Pejabat Publik Dikritik
Permasalahan fasilitas publik berupa jalan dan pertanian yang belum serius ditangani pemerintah daerah berdampak pada hilangnya rasa simpati masyarakat kepada pemimpinnya. Semisal, mereka yang kini pejabat publik seperti anggota DPRD dan bupati. “Saat pencalonan mereka sangat akrab dengan masyarakat, begitu terpilih dan menjabat, ketemu saja susah, padahal kita bukan minta uangnya,” kata J Siallagan, warga kabupaten Samosir.
Ia mengatakan, masyarakat pedesaan enggan membantu pemerintah mensukseskan pembangunan kalau pemimpin yang dipilih sulit ditemui membicarakan permasalahan yang menyangkut kehidupan. “Kelangsungan hidup warga, hak-hak dasar publik masih sulit diakses, ini sungguh memprihatinkan. Dimana kehadiran negara?,” pungkas Siallagan.
(dkt|Manru|Tri)
Discussion about this post