Dekrit.com – Bupati Samosir Rapidin Simbolon bertindak aneh. Ia mengirim kliping koran terbitan Sumatera Utara dan berita dari website Badan Pusat Statistik Samosir soal kemiskinan serta link sistim informasi koordinasi pemerintah daerah yang dimuat di situs KPK kepada dekrit.com, Selasa 22 Januari 2019.
Ihwal itu berawal saat dekrit.com mengkonfirmasi Rapidin via layanan Whatsapp terkait program yang dilakukannya mengurangi jumlah warga miskin di daerahnya pada Senin malam, 21 Januari 2019 sekitar pukul 22.01 WIB.
Ke esokan harinya (red-hari ini) sekitar pukul 06.07 WIB, Rapidin mengirim kliping korang salah satu media cetak terbitan Sumatera Utara bergambar dirinya dan wakilnya serta Kadis Kominfo Rohani Bakkara. Berikutnya, pada pukul 06.09 WIB, ia kembali mengirim berita dari website BPS Samosir.
Kemudian pada pukul 15.56, Rapidin kembali mengirim link korsupgah.kpk.go.id. Di situ, Pemkab Samosir berada di peringkat pertama.
Meski tak ada hubungannya dengan yang ditanya, Rapidin seperti menunjukkan ‘keberhasilannya’ berkoordinasi dengan KPK. Dia lupa, tak sedikit jumlah kepala daerah yang bangga akan opini WTP dari BPK dan ikut berkoordinasi dengan lembaga anti rasuh itu namun berujung dengan OTT KPK.
Dalam keterangan tertulisnya, Rapidin membanggakan pemerintahan yang dipimpinnya sejak 2016 lalu hanya karena peringkat pertama berkoordinasi dengan KPK mencegah korupsi hingga menyebut nama Tuhan.
” Puji Tuhan…dari penilaian KORSUPGAH KPK RI, Kabupaten Samosir menjadi urutan pertama terbaik Se-SUMUT utk Rencana Aksi dlm Pencegahan Korupsi.
Sedangkan utk tingkat Nasional Pemkab. Samosir bertengger diurutan ke-30…Bravo and I Love Samosir,” tulisnya.
Dekrit.com kembali mengkonfirmasi Rapidin, apakah kliping koran, link KPK maupun website BPS Samosir yang dikirimnya merupakan keterangan atas pertanyaan yang disampaikan, Rapidin pun merespon berpura-pura tidak tahu. Sebab, pertanyaan serupa telah dibaca Rapidin. Itu dibuktikan dengan centang dua via Whatsapp. “Keterangan apa iya,” katanya.
Untuk kepentingan pemberitaan, Dekrit.com kembali menyampaikan pertanyaan yang sebelumnya sudah dibaca Rapidin.
Lalu, suami dari anggota DPRD Samosir Sorta boru Siahaan ini berkelit. “Bahhh…pagodang hu keteranganna dang mun gkin di WA on bei bos (Terlalu banyak keterangannya, mana muat di Whatsapp ini bos),” tulisnya dalam bahasa batak toba, Selasa 22 Januari sekitar pukul 17.08 WIB.
Selanjutnya dekrit.com meminta Rapidin menjelaskan contoh atau sampel program yang dilakukannya mengurangi jumlah warganya yang miskin.
Pada pukul 21.25 WIB, Rapidin melayangkan tanggapan. Hanya saja, keterangannya itu diduga kuat bagian dari percakapan dengan stafnya jauh hari sebelumnya. Bahkan dalam keterangan yang diteruskan itu, disebutkan telah berkoordinasi dengan Sorta Siahaan, istri bupati Rapidin.
Berikut ini keterangan Rapidin:
“Salah Satu Program penanggulangan Kemiskinan atau Program FM di Kabuaten Samosir adalah
1. Pemberian Rastra atau beras sejahtera jumlah penerima atau KPM ada 7. 700 KPM . dan sampai bulan April 2019 masih dalam bentuk Natura atau beras. Bulan Mei dan seterusnya akan beralih ke Bantuan Pangan Non Tunai menggunakan E Warung Pak. Beras tetap kwalitas medium. Jumlah bantuan 10 Kg/bulan tiap KPM.
2. RTLH sebanyak 80 Unit Pak…. dan sudah disetujui Kemensos sebanyak 80 Unit dari 100 yg kita ajukan dalam proposal. Dan kita fokuskn daerah ronggur Pangururan dan Palipi. Tapi sesuai koordinasi saya dgn ibu, saya lebih fokuskan di Ronggur.
3. Ada Proposal pengajuan KUBE dan kemarin sudah di setujui kemensos akan tetapi tindak lanjut sampai sekarang belum ada Pak.
Jadi ini kalau penanganan khusus untuk Fakir Miskin Pak.
Kalau untuk Perlindungan Sosial/Jaminan Sosial yaitu Program PKH. Kalau Rehabilitasi yaitu
Bantuan Aslut dan Disabilitas itu bansos yg akan kita berikan yg dananya ada di BPKAD Pak. Terima kasih,” tulis Rapidin mengakhiri .
BPS Samosir melansir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Samosir Maret 2018 sebesar 16.810 orang (13,38%), atau turun 1,34 persen. Angka ini berkurang sebanyak 1.616 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Maret 2017 yang berjumlah 18.426 orang (14,72%).
Pada Maret 2018 garis kemiskinan kabupaten Samosir secara total sebesar Rp.299.640,- per kapita per bulan, atau meningkat sebanyak Rp.11.783,- per kapita per bulan dari Maret 2017 sebesar Rp.287.857,-.
Selanjutnya, pada periode Maret 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. P1 turun dari 2,44 pada Maret 2017 menjadi 1,70 pada Maret 2018, dan P2 turun dari 0,61 pada Maret 2017 menjadi 0,35 pada Maret 2018.
(dkt|Tim)
Discussion about this post