Dekrit.com – Ketua DPRD Samosir Rismawati Simarmata menyinggung tinggunya jumlah angka kemiskinan di wilayahnya. Bupati Samosir Rapidin Simbolon pun berang.
Dalam rapat paripurna istimewa tentang Hari Jadi Kabupaten Samosir ke 15, Senin, 7 Januari 2019, Rismawati menyebut angka kemiskinan di Samosir tahun 2017 meningkat sebesar 14,72 persen. Angka itu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. “Saat ini pihak BPS hadir. Kalau data saya salah tolong dievaluasi,” kata Rismawati sambil melirik pihak BPS yang hadir saat itu.
Usai paripurna ditutup, Bupati Rapidin tampak mencak-mencak menyikapi kritik Rismawati. Amatan wartawan, ia memanggil sejumlah anak buahnya dan mempermasalahkan jumlah angka kemiskinan itu.
Tak lama berselang, group Whatsapp Pers Kominfo Pers pun riuh membahas pidato Rismawati hingga sikap Rapidin Simbolon.
Kabag Umum dan Perlengkapan pada Setdakab, Ricky Rumapea, menepis jumlah angka kemiskinan yang disampaikan Rismawati. Ia menyebut Rismawati telah menyalahi aturan yang ada.

Menurutnya, angka kemiskinan di kabupaten Samosir menurun 1,34% sesuai data BPS setempat. “Ini (data kemiskinan yang disampaikan Rismawati) dapat dikategorikan melanggar aturan. Karena data yang disampaikan tidak up date,” tulis Ricky tanpa menyebut aturan yang dia maksud. Bahkan Ricky juga sepertinya tidak paham bahwa DPRD punya hak imunitas.

Pembelaan serupa terhadap Rapidin juga datang dari Kadis Kominfo Rohani Bakkara. Rohani mengatakan bahwa data yang disampaikan Rismawati bukan yang terbaru.
Tudingan kedua anak buah Rapidin itu dijelaskan Rismawati, Ketua DPRD perempuan pertama Samosir. Ia menjelaskan, data yang disampaikannya bukan hoax melainkan data resmi BPS yang sudah dipublikasikan.
Data angka kemiskinan itu berdasarkan data dari Analisis Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Samosir 2017 yang dilansir pada tanggal 28 Desember 2018. Data itu juga butuh waktu pengolahan yang lama untuk menjamin apakah angka statistik yang baru dimuat merupakan angka statistik yang tetap.
“Interpretasi data dalam statistik tidak bisa hanya didasari data sementara atau fluke. Contohnya data statistik Maret 2018 digunakan sebagai dasar tunggal melihat tren pembangunan jangka panjang. Kurang tepat bila memahami statistik hanya berdasarkan data terbaru,” terangnya.
Lebih lanjut politikus PDIP ini menjelaskan, interpretasi data dalam statistik wajib didasari oleh perbandingan dengan data tetap dan komparasi minimal 5 tahun ke belakang. “Sebagai contoh, dalam pidato ku didasari data kemiskinan kabupaten Samosir dari tahun 2012 hingga 2017,” ujarnya.
Interpretasi data berdasarkan tren yang panjang cenderung lebih minim rentan terhadap deviasi, ketimbang interpretasi data berdasarkan data sementara atau fluke. Dan prakiraan tren data tidak dapat disebut hoax, selama didasari data yang faktual. Itu bagian dari metode ilmiah.
“Sambutan saya dibumbui interpretasi. Namun tidak pernah saya simpulkan. Itu pun saya akhiri dengan tanda tanya retoris. Karena salah satu tugas saya sebagai pengawas pemerintah adalah bertanya. Kemudian tugas pemerintah merespon. Hak rakyat untuk menyimpulkan semua ini dan mengambil keputusan,” terang Rismawati.
BPS Benarkan Rismawati
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Samosir Rudy Harlon Harianja membenarkan angka kemiskinan pada tahun 2018 menurun 1,34 persen dibandingkan tahun 2017 sebagaimana yang diklaim Pemkab Samosir.
Kendati demikian, Rudy menuturkan data yang dibeberkan Rismawati tidak salah. Sebab, data BPS 2017 angka kemiskinan naik.
Dalam empat tahun terakhir sambung dia, justru angka kemiskinan bertambah. Sebagai bukti, tahun 2014 13,20 persen, tahun 2015 14,11 persen. Selanjutnya, tahun 2016 14,40 persen dan tahun 2017 sebesar 14,72 persen.
Jumlah penduduk miskin hingga di Maret 2018 sebanyak 16.810 orang (13,38) atau turun 1,34 persen. Angka ini berkurang sebanyak 1.616 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin 2017 yang berjumlah 18.426 orang atau 14,72 persen.
Dilansir Topmetro online, Rudi Harianja juga mengaku telah memberikan data angka kemiskinan tahun 2018 itu kepada Rismawati sesaat setelah rapat paripurna Hari Jadi ke-15 Kabupaten Samosir.
(dkt|Bro)

Discussion about this post