Dekrit.com – Sebanyak 80 unit rumah tidak layak huni (RTHL) di wilayah Kabupaten Samosir telah disetujui Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk direhab. Namun daerah mana saja yang akan mendapatkan, telah dikordinasikan. “RTLH sebanyak 80 unit Pak…. dan sudah disetujui Kemensos sebanyak 80 Unit dari 100 yang kita ajukan dalam proposal. Dan kita fokuskan daerah ronggur Pangururan dan Palipi. Tapi sesuai koordinasi saya dgn ibu, saya lebih fokuskan di Ronggur,” kata Bupati Samosir Rapidin Simbolon dalam keterangan tertulisnya kepada dekrit.com, Rabu 23 Januari 2019.
Keterangan itu disampaikan Bupati Rapidin merespon pertanyaan dekrit.com bagaimana dia mengurangi angka kemisikan di wilayah kekuasaannya.
Rapidin menyatakan, program RTLH itu sesuai profosal yang disampaikan ke Kemensos akan difokuskan di daerah Ronggur Pangururan dan Palipi. Jumlah yang diusulkan 100 unit, tapi disetujui 80 unit.
Hanya saja setelah koordinasi dengan seorang ibu yang tak disebutkannya siapa, dia lebih memfokuskan di daerah Ronggur.
Penelusuran dekrit.com, Ibu yang dimaksud Rapidin diduga kuat Sorta boru Siahaan, istrinya sendiri. Sorta Siahaan yang kini menjabat anggota DPRD Samosir disebut-sebut kerap mencampuri urusan kebijakan pemerintahan. “Oh, kalau ibu itu sudah tak asing lagi. Pejabat Pemkab Samosir pun banyak yang tak suka ama dia lantaran semua dicampurinya. Parbada (orang yang suka ribut) itu ,” ungkap seorang pegawai Pemkab Samosir saat ditemui Dekrit.com di seputaran kota Pangururan, Sabtu, 26 Januari 2019.
Sumber terpercaya ini juga meyakini bahwa Ibu yang dikatakan Rapidin adalah istrinya sendiri. “Saya sangat yakin, itu (Ibu) adalah istri Bupati,” terang dia meski perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Rapidin.
Selain program RTHL, bupati Rapidin melanjutkan, pihaknya juga melakukan pemberian Rastra atau beras sejahtera. Jumlah penerima atau KPM ada 7. 700 KPM . Dijelaskan, hingga bulan April 2019 masih dalam bentuk Natura atau beras. Lalu pada bulan Mei dan seterusnya akan beralih ke bantuan pangan Non Tunai menggunakan E Warung.
“Beras tetap kwalitas medium. Jumlah bantuan 10 Kg/bulan tiap KPM,” jelasnya. Berikutnya, kelompok usaha bersama atau KUBE.
Pihaknya lanjut Rapidin telah mengajukan KUBE ke Kemensos beberapa waktu yang lalu, akan tetapi tindak lanjutnya belum ada. Jadi ini kalau penanganan khusus untuk Fakir Miskin.
“Kalau untuk perlindungan sosial/jaminan sosial yaitu program PKH.
Kalau rehabilitasi yaitu
bantuan Aslut dan disabilitas itu bansos yang akan kita berikan yang dananya ada di BPKAD,” tukasnya.
Bupati Rapidin Simbolon hingga berita ini dimuat tak kunjung menjelaskan siapa ibu yang dia maksud dalam keterangan tertulisnya itu. Ia malah keberatan dengan judul berita meski itu berdasarkan fakta. “Bahhh…sdh saya share respon tentang kemiskinan…kok seperti ini beritanya,” tulis dia, Rabu 23 Januari 2019
(dkt|Tim)
Discussion about this post