Sapma PP Simalungun Apresiasi Kinerja Gerak Cepat Kejari

Dekrit.id||Simalungun – Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila (PP) kabupaten Simalungun menyampaikan pernyataan apresiasinya atas kinerja ‘gerak cepat’ pihak Kejaksaan Negeri Simalungun (Kejari) dalam menanggapi dan memproses laporannya terkait adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di tubuh dinas pendidikan Simalungun (Disdik).

“Kami dengar dan mengetahui dari berbagai media massa baik itu cetak, online dan media sosial bahwa pihak Kejari hingga kemarin telah memanggil sejumlah Koordinator wilayah (Korwil) kecamatan Disdik Simalungun untuk dimintai keterangan sebagai langkah pengumpulan bukti dan keterangan terkait laporan kami (Sapma) beberapa waktu lalu,” bilang Parlindungan Sirait selaku ketua Sapma PP Simalungun.

“Atas kinerja gerak cepat ini kami sangat mengapresiasi Kejari Simalungun terutama bapak Bobby sandri selaku Kajari dan Asor Olodaiv Siagian selaku Kasi intel Kejari,” tandas ketua sapma ini saat dikonfirmasi, Jumat (17/6) pagi.

Masih menurut Parlin, ” Sapma merupakan mitra dari Kejari Simalungun juga instansi lainnya serta sebagai kontrol.sosial dalam masyarakat juga kebijakan pemerintah, maka ketika kami menilai berdasarkan penelusura ada sesuatu yang menyalahi dan menyimpang maka kami berhak melaporkannya ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH) salah satunya Kejari.”

Pria ini menegaskan bahwa pihaknya juga akan tetap ‘mengawal’ proses hukum atas laporannya.

“Semua bukti pendukung atas laporan itu telah kita lampirkan, dengan sudah dipanggilnya kepala dinas, Korwil dan sejumlah kepala sekolah untuk dimintai keterangan bukan berarti proses hukum hanya sampai disitu,” pungkasnya.

“Kami yakin dengan gerak cepat Kejari memproses ini semua maka dengan cepat juga semakin terkuak siapa dalang dari semua ini, dan pastinya kami tetap akan ‘mengawal’ proses hukumnya sampai tuntas,” tegas Parlin.

Sebelumnya Bobby Sandri kajari simalungun melalui Asor Siagian Kasi Intel membenarkan kalau pihaknya telah memanggil sejumlah Korwil dan Kepala sekolah serta Kepala Disdik.

“Benar kami sudah melakukan pemanggilan terhadap Korwil dan sejumlah diantara mereka telah memenuhi itu dan sudah kami mintai keterangan, selain itu Kadisdik dan sejumlah Kepala sekolah juga sudah kami panggil dan mintai keterangan terkait 49 sekolah yang tidak menerima dana Bos,” kata Asor belum lama ini. (Dkt|F1)