dekrit id – Medan, Pemenang tender proyek di Provinsi Sumatera Utara yang juga badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi, PT Waskita Karya mengaku tidak punya dana dalam pengerjaan proyek di Sumatera Utara. Padahal, beberapa proyek multiyears dimenangkan PT Waskita Karya.
Dilansir dari Waslpada.id, proyek pembangunan jalan dan jembatan provinsi di Sumut berbiaya Rp2,7 triliun, yang baru terealisasi sekitar 5 persen, terancam gagal. Alasannya, pihak kontraktor PT Waskita Karya mengaku tidak ada dana untuk mengerjakannya.
Penegasan itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Sumut Dhody Taher, bersama anggota Victor Silaen, Yahdi Khoir Harahap dan Delpin Barus, usai menggelar rapat dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut, Inspektorat Prov Sumut, PT Waskita Karya selaku kontraktor proyek tahun jamak (multiyears), PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) dan PT Pijar Utama, Kamis (3/11) sore di DPRD Sumut.
Rapat dipimpin Ketua Komisi D Benny Sihotang dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution.
“Gawat, benar-benar gawat, proyek yang kita bangga-banggakan terancam gagal. Ini sudah tidak benar, kita terjebak masuk dalam perangkap kontraktor BUMN yang tidak punya duit. Kasus ini sangat memalukan dan tamparan keras bagi Sumut,” tandas Dhody. setelah mendengar paparan PT Waskita Karya bahwa progres proyek multiyears baru terealisasi 5 persen.
Ditambahkan Dhody, bagaimana bisa PT Waskita Karya mengejar target penyelesaian progres hingga 33 persen pada Desember 2022 sesuai kontrak yang sudah dijanjikan, karena masa kerja tinggal hanya 40 hari lagi.
“Progresnya masih sangat kecil, ini tidak mungkin terealisasi sesuai target. Kalau PT Waskita Karya tidak mampu mengerjakan, sudah angkat tangan saja, sebab kelakuan kontraktor seperti ini sama saja dengan mempermalukan pejabat dan anggota legislatif di Sumut,” tandas Dhody dengan nada tinggi.
Menurut politisi vokal ini, Fraksi Partai Golkar sejak awal sudah mewanti-wanti proyek multiyears ini bermasalah, mulai dari penganggaran hingga proses tender, ternyata sekarang benar adanya, proyek yang ditargetkan memuluskan 450 Km jalan provinsi di Sumut ini terancam gagal.
Anggota Komisi D lainnya, Viktor Silaen juga geram melihat kinerja PT Waskita Karya sebagai pemenang tender yang gagal mengerjakan proyek multiyears tersebut, sehingga anggaran yang sudah dialokasikan di APBD Sumut TA 2022 sebesar Rp500 miliar terancam jadi SiLPA dan tentunya akan berdampak kepada APBD berikutnya.
Berkaitan dengan itu, Viktor mendesak Dinas BMBK Sumut bersikap tegas terhadap PT Waskita Karya, jika tak sanggup mengerjakan, segera putus kontrak dan berikan penanganannya kepada perusahaan yang mampu. “Masa PT Waskita Karya tidak memiliki dana pendahuluan atau dana jaminan,” tegas Viktor.
Sementara itu, Yahdi Khoir Harahap akan mempertimbangkan melakukan class action terhadap PT Waskita Karya, karena dianggap telah wanprestasi (ingkar janji) terhadap kontrak yang sudah ditanda-tangani, sehingga merugikan masyarakat Sumut.
Sebelumnya, Kadis BMBK Sumut Bambang Pardede menjelaskan, progres proyek multiyears baru terealisasi sekitar 5,3071 persen, yakni PT Waskita Karya sebesar 1,2837 persen, PT SMJ sebesar 2,9778 persen dan PT Pijar Utama sebesar 1,0457 persen dari yang ditargetkan di akhir Desember 2022 sebesar 33,556 persen.
Sementara itu, menjawab kritikan dewan terkait minimnya progres pekerjaan yang dilakukan, Warjo dari PT Waskita Karya mengaku terkendala masalah dana, karena sampai saat ini masih dalam proses finalisasi di perbankan.
Mendengar jawaban itu, Yahdi, Viktor dan Delpin Barus langsung berang dan menyerang PT Waskita Karya, bahwa dalam kontrak kerja sudah ada perjanjian berupa pre financing (dana pendahuluan), tapi kenapa ada alasan lagi tidak tersedia dana.
“Berarti perusahaan BUMN ini selama ini telah membohongi kita, ini harus menjadi perhatian semua pihak untuk membicarakan masalah ini, baik Gubernur maupun DPRD Sumut. Jika perlu cari kontraktor lokal yang bukan ‘abal-abal’ seperti ini,” geram Yahdi. (Red)
Discussion about this post