Dekrit.com – Siantar | Astronout Nainggolan untuk pertama kali melaksanakan reses di daerah pemilihannya yakni Dapil III Kota Pematangsiantar mendapatkan banyak informasi dari masyarakat tentang belum maksimalnya pelayanan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar.
Ratusan warga yang hadir berharap banyak lewat anggota DPRD dari PDI Perjuangan tersebut, Wali Kota mampu merealisasikan kebutuhan masyarakat secara baik. Reses ini digelar di Jalan Ricardo Siahaan, Kelurahan Aek Nauli, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Siantar, Sabtu (14/12/2019). Persisnya disebelah Sekretariat DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Siantar.
Dalam kegiatan reses tersebu, Astronout Nainggolan sengaja mengundang Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pariaman Silaen, P Simanjuntak mewakili Kadis Lingkungan Hidup serta Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan dan Sipil, Abisah Barus, Dinas Pekarjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Wira, Camat Siantar Selatan, Hendra Simamora dan Camat Siantar Marimbun, Fidelis Sembiring.
Pejabat Pemko Siantar yang hadir diharapkan mampu menyerap permasalahan ditengah masyarakat karena telah didengarkan langsung. Sejumlah keluhan yang disampaikan warga berkaitan dengan kebutuhan lahan baru untuk pemakaman umum, penanganan sampah yang menimbulkan kumuh dan bau karena lambatnya Dinas Lingkungan Hidup mengangkutnya, termasuk genangan air drainase dan banyaknya warga butuh mendapat bantuan BPJS Kesehatan.
Mengenai apa yang disampaikan warga, Camat Siantar Marimbun, Fidelis Sembiring berjanji akan berusaha merealisasikan keluhan warga, khususnya soal air drainase di Jalan DI Panjaitan yang kerap tergenang. Langkah yang akan dilakukan adalah perbaikan parit menggunakan Dana Kelurahan. Camat juga akan berusaha memasukkan data warga layak dibantu untuk menerima BPJS Kesehatan.
Mengenai harapan warga, Astronout Nainggolan berjanji akan perjuangkan dan mengawal sehingga dapat direalisasikan. Secara khusus Astronout Nainggolan mendorong Pemerintah agar melakukan pembangunan fisik mulai Februari 2020. Baik bantuan BPJS Kesehatan dan PKH, turut menjadi perhatian anggota Komisi III DPRD Siantar tersebut.
Disampaikan Astronout, dengan DK diperkirakan Rp 1,1 M, diharapkan pihak kelurahan dapat melaksanakan pembangunan melalui kelompok masyarakat (pokmas) dikelurahan masing-masing.
Dimana, kelurahan tetap berkoordinasi dengan Dinas PUPR. Sebab, Dinas PUPR akan mengerjakan proyek berskala besar.
Sedangkan Pokmas mengerjakan proyek skala kecil, sesuai ketentuan yang ada.
Selain koordinasi ke Dinas PUPR, lanjut Astronout, pihak kelurahan juga koordinasi ke Camat, untuk menggerakkan DK ditahun 2020 yang diperkirakan sebesar Rp 1,1 miliar per kelurahan.
Dimana DK itu meningkat dari tahun sebelumnya. Bila di APBD “induk” tahun 2019 DK sebesar Tp 352 juta, lalu ditingkatkan di perubahan APBD 2019 menjadi Rp 362 juta. Dan kemudian, naik signidikan ditahun 2020 menjadi Rp 1,1 miliar.
“Dana kelurahan (DK) di tahun 2019 awalnya 352 M dan setelah P APBD 2019 bertambah Rp 10 M, menjadi Rp 362 M. Di tahun 2020 diperkirakan Rp 1,1 M,” ungkap Astronout Nainggolan. (*)
Discussion about this post